Melestarikan Masa Depan: Program Pengelolaan Lingkungan Hidup UNDP

Senin, 10 Agustus 2009

Melestarikan Masa Depan: Program Pengelolaan

Lingkungan Hidup UNDP

By. UNDP Indonesia to organicjournalonline

Kaum miskin biasanya menjadi pihak yang paling menderita jika terjadi kerusakan lingkungan hidup. Orang miskin rentan terhadap pencemaran air, penurunan kualitas tanah, penggundulan hutan, pencemaran udara, dan perubahan iklim. Strategi PenanggulanganKemiskinan yang berkelanjutan harus memperhatikan landasan ekologis yang pada akhirnya menentukan kelangsungan hidup masyarakat. Melalui program Lingkungan Hidup, UNDP (Program Pembangunan PBB) berupaya mendukung peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan mendorong dilakukannya revisi terhadap kebijakan dan peraturan di berbagai tingkat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tentang sumber daya alam dan pelestariannya Tanpa lingkungan hidup yang bersih dan terlindungi tujuan pembangunan utama akan sulit tercapai. Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah diperparah dengan kebakaran hutan yang memusnahkan sumber-sumber daya alam dan mengganggu transportasi udara. Dalam periode sesudah pemulihan krisis, lingkungan hidup Indonesia menghadapi tantangan amat berat akibat hilangnya sumber daya alam dan meningkatnya pencemaran lingkungan, yang dapat menyebabkan terhentinya kemajuan pembangunan. Kerusakan terus-menerus pada lingkungan akhirnya akan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan menghambat pertumbuhan, serta menyulitkan masyarakat dalam mencari nafkah. UNDP memandang upaya perlindungan lingkungan hidup harus menjadi upaya terpadu pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Tantangan memang sangat berat. Di daerah pedesaan masyarakat tergantung pada pertanian, hutan dan perikanan. Warga perkotaan harus menghadapi polusi udara dan air, selain kurangnya akses ke sumber daya energi. Kerapkali, golongan miskin menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung kerusakan lingkungan. Akses ke lahan produktif, air bersih dan cukup, dan iklim yang stabil tidak dapat dijangkau oleh orang miskin padahal merupakan hak asasi semua manusia. Sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang paling beragam di dunia, banyak yang patut dilindungi oleh Indonesia. Padahal, dalam kondisi di mana terdapat laju pertumbuhan ekonomi cepat, perlindungan tersebut seringkali terabaikan. Yang diperlukan adalah langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk memastikan agar kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan. Tugas kita UNDP membantu terselenggaranya serangkaian konsultasi dan program agar Indonesia melaksanakan pengelolaan sumber daya alam ini yang ramah lingkungan. Program ini bekerja di tingkat pemerintah dan organisasi masyarakat, bertujuan antara lain untuk meningkatkan akses warga kepada informasi tentang lingkungan hidup, mendukung kepentingan bisnis dengan mencari metode-metode produksi yang lebih mampu bertahan, dan membantu menjaga agar undang-undang tentang lingkungan hidup tetap relevan dan ditegakkan. Desentralisasi pemerintahan telah menciptakan tantangan baru dalam upaya perlin-dungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Restrukturisasi dan perubahan visi berbagai lembaga pemerintah membutuhkan diskusi luas dan solusi baru yang kreatif. Melalui Program Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terdesentralisasi, UNDP berusaha menggalang berbagai pihak berkepentingan agar lebih efektif mengelola lingkungan sehubungan dengan perkembangan politik yang terjadi. UNDP bangga dapat mengupayakan dana untuk misi penting ini dari berbagai sumber. Dana Perwalian Tematik Global, donor-donor bilateral, dan Fasilitas Lingkungan Global (GEF) adalah mitra-mitra untuk mencapai sasaran ganda program lingkungan UNDP, yaitu melindungi lingkungan di samping pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Australia, Belanda, Finlandia, Inggris, Italia, Kanada, Jepang, Jerman, Norwegia, Swedia dan Uni Eropa mendukung UNDP Indonesia dalam melaksanakan program-program di bidang ini.

[gih_10viii09, edit by undp_ind]